Transisi kekuasaan selalu menandai periode penuh antisipasi, dan Kabinet yang dilantik pada bulan Oktober 2024 segera menetapkan langkah-langkah agresif untuk menjawab janji kampanye dan tantangan global. Prioritas Pemerintahan Baru dalam 100 hari pertama Kabinet 2025 berfokus pada tiga pilar utama: stabilitas ekonomi, reformasi birokrasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur digital. Periode krusial ini menjadi indikator awal bagi investor dan masyarakat untuk menilai arah kebijakan lima tahun ke depan. Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kabinet segera mengeluarkan paket kebijakan yang dirancang untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dan memperkuat ketahanan pasar domestik, khususnya di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih berlanjut. Kebijakan ini menekankan pada penyederhanaan izin usaha dan insentif pajak yang lebih menarik bagi sektor manufaktur dan energi terbarukan.
Fokus utama dari Prioritas Pemerintahan Baru adalah menanggapi isu inflasi dan stabilitas harga pangan. Pada rapat terbatas yang diadakan di Istana Negara pada hari Rabu, 15 Januari 2025, diputuskan untuk meningkatkan cadangan beras nasional melalui impor terukur dan memangkas rantai pasok distribusi yang panjang. Bank Indonesia (BI) mendukung kebijakan ini dengan mempertahankan suku bunga acuan di level yang bertujuan menahan laju inflasi tanpa mencekik pertumbuhan kredit. Di sektor pelayanan publik, komitmen reformasi birokrasi diwujudkan melalui peluncuran program digitalisasi perizinan terpadu, yang menargetkan pemangkasan waktu pelayanan administrasi publik hingga 50% pada akhir Februari 2025. Langkah ini secara spesifik menargetkan penghilangan praktik pungutan liar dan mempercepat transparansi dalam sistem pemerintahan.
Selain isu ekonomi dan birokrasi, Prioritas Pemerintahan Baru juga memberikan penekanan kuat pada pembangunan infrastruktur digital. Di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), percepatan penyelesaian proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) menjadi agenda mendesak. Komitmen pendanaan tambahan sebesar Rp 5 triliun dialokasikan untuk proyek ini, dengan tenggat waktu penyelesaian fisik pada Juli 2025. Tujuannya adalah memperkecil kesenjangan digital dan memfasilitasi akses pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Keberhasilan dalam 100 hari ini, termasuk penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 28 Februari 2025, menjadi penentu kredibilitas kabinet di mata publik.
Secara keseluruhan, 100 hari pertama Kabinet 2025 didominasi oleh kebijakan yang bersifat korektif dan akseleratif. Prioritas Pemerintahan Baru ini menunjukkan upaya serius untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat, birokrasi yang lebih responsif, dan konektivitas digital yang lebih merata. Meskipun tantangan implementasi selalu ada, inisiatif yang diambil dalam periode singkat ini memberikan sinyal yang jelas tentang komitmen pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Maju.