Indonesia, dengan topografi dan iklim tropisnya, menghadapi Bencana Rutin berupa banjir, tanah longsor, dan gempa bumi setiap tahun. Sayangnya, dampak terburuk dari bencana-bencana ini selalu menimpa masyarakat lapisan bawah. Mereka yang tinggal di daerah aliran sungai, lereng curam, atau pesisir pantai dengan infrastruktur minim adalah korban utama. Kesiapsiagaan yang tidak merata memperparah kerentanan ini.
Banjir, yang kini seolah menjadi Bencana Rutin tahunan di banyak kota, bukan lagi fenomena alam murni. Ini adalah hasil dari kombinasi curah hujan tinggi dan masalah lingkungan yang dibuat manusia: degradasi hutan, alih fungsi lahan yang masif, dan buruknya sistem drainase perkotaan. Akibatnya, air tidak dapat diserap, melimpah ke permukiman padat penduduk yang rentan.
Begitu pula dengan tanah longsor. Penebangan hutan liar dan pembangunan permukiman di kawasan resapan air membuat struktur tanah tidak stabil. Ketika hujan deras datang, lapisan tanah yang tidak lagi tertahan akar pohon mudah sekali longsor. Bencana Rutin ini selalu merenggut nyawa dan menghancurkan harta benda masyarakat pedesaan yang hidup di pinggiran.
Dampak ekonomi pascabencana sangat memukul rakyat miskin. Mereka kehilangan rumah, lahan pertanian, dan modal usaha, yang merupakan satu-satunya aset berharga. Proses pemulihan yang lambat dan birokrasi yang rumit dalam penyaluran bantuan seringkali membuat mereka kesulitan untuk bangkit kembali, memperpanjang masa penderitaan dan kemiskinan.
Respons kebijakan terhadap Bencana Rutin ini seringkali masih bersifat reaktif, fokus pada penanganan darurat (pasca-bencana) daripada mitigasi (pra-bencana). Alokasi anggaran dan perhatian politik cenderung lebih besar pada fase rehabilitasi daripada investasi pada sistem peringatan dini, infrastruktur pencegahan, dan edukasi kebencanaan yang berkelanjutan.
Untuk memutus rantai korban yang berulang, pendekatan harus diubah menjadi preventif dan berbasis komunitas. Peta kerentanan bencana harus diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang kota dan desa. Relokasi yang humanis dan adil bagi masyarakat yang tinggal di zona merah adalah langkah penting yang harus dilakukan.
Pemerintah perlu memperkuat ketahanan kelembagaan lokal. Edukasi kebencanaan harus menjadi kurikulum wajib, memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan mitigasi mandiri (self-help capacity). Infrastruktur pencegahan seperti bendungan penahan air dan terasering yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas utama pembangunan.
Kesimpulannya, bencana alam di Indonesia memang tak terhindarkan, tetapi korban massal dapat dicegah. Menghentikan Bencana Rutin ini berarti menempatkan keselamatan rakyat sebagai pertimbangan tertinggi dalam setiap kebijakan tata ruang dan lingkungan. Pembangunan harus harmonis dengan alam, bukan melawannya, demi masa depan yang lebih aman. Sumber